Minggu, 27 Mei 2018

KARYA ILMIAH



ISLAM DAN KAMPANYE
Karena dalam masa kehidupan Rasulullah saw tidak pernah ada Pemilihan Umum (Pemilu) seperti hari ini maka otomatis tidak ada pula kampanye seperti sekarang. Ini bermakna kita tidak ada rujukan langsung tentang kampanye dalam Islam sebagaimana kampanye yang berlangsung hari ini. Namun Islam punya istilah lain untuk mengembangkan Islam dan ummatnya yang disebut dakwah. Antara dakwah dengan kampanye tentunya mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, karena istilah dakwah itu konotasi positif dan dekat dengan pahala sementara kampanye bernuansa negative yang cenderung dikonotasikan akrab dengan neraka. Ini lebih disebabkan oleh kecenderungan-kecenderungan jurkam yang suka berbohong dan inkar janji selama ini.
Selainitu Islam juga tidak menggalakkan ummatnya untuk mempromosikan personalitas dirinya agar dipilih oleh rakyat pada jabatan tertentu. Karena cara seumpama itu lebih dekat kepada sikap ambisi pribadi yang mengejar jabatan yang dilarang Islam. Sabda Rasulullah saw: “Jangan sekali-kali kamu meminta untuk menjadi pemimpin, kecuali diberikan dengan cara yang wajar maka terimalah, kalau diberikan dengan cara yang salah maka tolaklah” (Bukhari dan Nasa-i).
Pernah Abu Zar al-Ghifari yang terkenal khusyu’ dan wara’ coba meminta posisi pemimpin pada Rasulullah saw. Karena Rasulullah merasa beliau tidak serasi untuk memperoleh posisi tersebut maka Baginda tidak memberikannya, alasan Beliau tidak mengabulkan permintaan Abu Zar karena beliau meminta jabatan bukan diberikan dengan wajar, dan personalitasbeliaumenurut Nabi tidakcocokuntukdipromosikan di sana.
(dari Riadhus Shalihin hadist no: 672, 673,674).
672.Dari Abu Said, yaitu Abdur Rahman bin Samurah r.a., katanya: "Rasululiah s.a.w. bersabda kepada saya: "Hai Abdur Rahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan amir - penguasa negara, sebab jikalau engkau diberi tanpa adanya permintaan daripadamu, maka engkau akan diberipertolongan oleh Allah dalam memegang jabatan itu, tetapi jikalau engkau diberi dengan sebab adanya permintaan daripadamu, maka engkau akan dipalingkan dari pertolongan Allah. Jikalau engkaubersumpah atas sesuatu yang disumpahkan, kemudian engkau mengetahui sesuatu yang selainnya itu lebih baik daripada apa yang engkau sumpahkan tadi, maka datangilah - yakni laksanakanlah -apa-apa yang lebih baik tadi serta bayarlah kaffarah - denda - karena sumpahmu itu." (Muttafaq 'alaih)

673. Dari Abu Zar r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Hai Abu Zar, sesungguhnya saya melihat engkau itu adalah seorang yang lemah dan sesungguhnya saya mencintai untukmu sesuatu yang saya cintaiuntukku sendiri. Janganlah engkau menjadi seorang amir - pemegang kekuasaan atau hakim - atas dua orang -maksudnya sekalipun yang diperintah itu hanya sedikit dan diibaratkan dua orang, tetapi jangan suka menjadi penguasa atau yang membawahi mereka -dan jangan pula engkau mendekati harta anak yatim - sehingga engkau pakai untuk keperluanmu sendiri." (Riwayat Muslim)

674. Dari Abu Zar r.a. pula, katanya: "Saya berkata: "Ya Rasulullah, tidakkah Tuan suka menggunakan saya - yakni mengangkat saya sebagai seorang petugas negara." Beliau s.a.w. lalu menepuk ba.huku dengan tangannya, lalu bersabda: "Hai Abu Zar, sesungguhnya pada hari kiamat engkau adalah seorang yang lemah dan sesungguhnya jabatan pemerintahan itu adalah sebagai amanat dan sebenarnya jabatan sedemikian itu adalah merupakan kerendahan serta penyesalan - pada hari kiamat - bagi orang yang tidak dapat menunaikan amanatnya, kecuali seseorang yang mengambil amanat itu dengan hak sebagaimana mestinyadan menunaikan apa yang dibebankan atas dirinya perihal amanat yang dipikulkan tadi. (Riwayat Muslim).

Karenanya seseorang yang berkampanye kepada orang banyak serta meminta rakyat untuk memilihnya, itu berarti identik dengan meminta jabatan pada rakyat dengan perasaan ambisi. Berpijak kepada hadis Nabi pada Abdur Rahman bin Samurah r.adan kasus Abu Zar al-Ghifari maka langkah tersebut sudah keluar dari tradisi Nabi, keluar dari tradisi tersebut bermakna keluar dari ketentuan  Islam.
Namun manakala kita mengingat sistem Pemerintahan kita yang demikian ini, mengharuskan adanya Pencalonan diri dan kampanye. Sedangkan jika orang Islam yang taat berpegang teguh pada dalil hadist di atas sehingga tidak mau mencalonkan diri atau bahkan tidak mau berkampanye. Maka akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang fasiq atau bahkan kafir. Ini menjadi dipandang suasana Dharuri, karena dapat dipastikan madharat akan lebih besar jika para Pemimpin Kafir yang berkuasa. Terlepas dari hukum “memilih pemimpin kafir adalah haram”. Karena jika calon pemimpin tidak ada yang Islam, maka tidak dapat dihindari Pemimpin kafir yang berkuasa.
Maka sesuai qaidah ushul fiqih : “Ad Dharuraatu tubiihul makh dzuuraati”
Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.
Atau menggunakan Qaidah : “Yuh tamalud  dhararul khasi li ajlid dhararil ‘aami”
Kemudahan yang khusus, boleh dilaksanakan demi menolak kemadharatan yang bersifat umum.

Mencalonkan diri akan mengandung madharat pribadi, seperti ujub, cinta jabatan, ambisi nafsu dan sebagainya. Tetapi demi kepentingan Umat Islam yang lebih besar, maka mencegah madharat secara umum lebih didahulukan. Maka mau tidak mau harus ada orang Islam yang mencalonkan diri.
Alasan dibolehkannya orang Islam mencalonkan diri sebagai pimpinan, selain adanya qaidah di atas, ada beberapa Ulama yang mendasari dengan hadist :

Utsman bin Abu Al ‘Ash Radhiallahu ‘Anhuberkata:
يَارَسُولَاللَّهِاجْعَلْنِيإِمَامَقَوْمِيقَالَأَنْتَإِمَامُهُمْوَاقْتَدِبِأَضْعَفِهِمْوَاتَّخِذْمُؤَذِّنًالَايَأْخُذُعَلَىأَذَانِهِأَجْرًا
Wahai Rasulullah jadikanlah aku sebagai pemimpin bagi kaumku! Beliau bersabda: “Engkau adalah pemimpin bagi mereka, perhatikanlah orang yang paling lemah di antara mereka, dan angkatlah seorang muadzin dan jangan upah dia karena adzannya.” (HR. Abu Daud No. 531, Ahmad No. 17906, AthThabarani dalam Al Mu’jam Al Kabir No. 8365, AnNasa’idalam As Sunan Al Kubra No. 1636, Al Hakim No. 715, katanya: shahih sesuai syarat Imam Muslim. SyaikhSyu’aib Al Arnauthmengatakan: shahih. Ta’liqMusnad Ahmad No. 17906)
Jelas sekali seorang sahabat nabi, Utsman bin Abu Al ‘Ash Radhialahu ‘Anhumeminta kedudukan sebagai pemimpin bagi kaumnya -yakni dalam konteks hadits ini adalah pemimpin shalat- dan nabi pun menunjuknya sebagai seorang pemimpin bagi kaumnya itu. Para pensyarahhadits juga menjelaskanbahwahaditsinidalilkebolehanmemintajabatankepemimpinan.
Imam Ash Shan’aniRahimahullahmengomentari:
الحديثيدلعلىجوازطلبالإمامةفيالخيروقدوردفيأدعيتعبادالرحمنالذينوصفهماللهبتلكالأوصافأنهميقولون {وََاجْعَلْنَالِلْمُتَّقِينَإِمَاماً} وليسمنطلبالرياسةالمكروهة
Haditsinimenunjukkankebolehanmemintajabatankepemimpinandalamkebaikan. Telahada di antaradoa-doa para ibadurrahman, di mana Allah Ta’alamenyifatimerekadengansifattersebut, bahwamerekaberkata (Dan jadikanlah kami sebagaipemimpinbagi orang-orang bertaqwa), dan memintajabatanitubukanlahmerupakanhal yang dibenci. (Subulus Salam, 1/128)
Syaikh Said bin ‘Ali bin Wahf Al QahthaniHafizhahullah juga mengutipperkataan Imam Ash Shan’ani di atas, laludiamelanjutkan:
فإنذلكفيمايتعلقبرياسةالدنياالتيلايُعَانُمَنْطلبها،ولايستحقأنيُعْطَاهَامَنْسأله،فإذاصَلحتالنيةوتأكدتالرغبةفيالقيامبالواجبوالدعوةإلىاللهعزوجلفلاحرجمنطلبذلك.
Sesungguhnyahaliniterkaitdenganjabatan dunia yang tidakusahditentang orang yang memintanya, dan tidak pula berhakdiberikankepada yang memintanya, namunjikadianiatnyabagus dan diperkuat oleh keinginanuntukmenjalankankewajiban dan dakwahilallah ‘AzzawaJalla, makatidakapa-apamemintajabatanitu. (Al Imamah fish Shalah, Hal. 4).
Para Ulama yang membolehkan, juga mendasari dari kisah  Nabi Yusuf ‘Alaihissalam.
Allah Ta’alaberfirmantentang Nabi Yusuf ‘Alaihissalam yang memintakepada raja agar dirinyadijadikanpenanggungjawabkeuangannegerinya:
قَالَاجْعَلْنِيعَلَىخَزَائِنِالأَرْضِإِنِّيحَفِيظٌعَلِيمٌ
Berkata Yusuf: “Jadikanlahakubendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnyaakuadalah orang yang pandaimenjaga, lagiberpengetahuan”. (QS. Yusuf: 55)
Ayat inimenerangkanduahal, yaitupertama, memintajabatan, kedua, syaratmenjadipejabatyaknihafizhun ‘alim – pandaimenjagaamanah dan berpengetahuan. Jikasyaratinitidakterpenuhi, makatidakselayaknyaseseorangmeminta-mintajabatan. Seseorangharusjujuratasdirinyasendiri, jujuratasniat dan kemampuandirinya. Ayat iniseringdijadikandasar para ulama tentangkebolehanmemintajabatandengansyaratseperti di atas.
Tertulisdalam Tafsir Al Muyassarsebagaiberikut:
وأراديوسفأنينفعالعباد،ويقيمالعدلبينهم،فقالللملك: اجعلنيواليًاعلىخزائنمصر،فإنيخازنأمين،ذوعلموبصيرةبماأتولاه.
Yusuf bermaksudbisamemberikanmanfaatbagimanusia, dan menegakkankeadilan di antaramereka, laludiaberkatakepada raja: “Jadikanlahakupemimpin (penanggungjawab) atasperbendaharaan negeri Mesir, sesungguhnyaaku orang yang amanahterhadapharta, dan memilikiilmusertabashirah (kepandaian) terhadapapa-apa yang menjaditanggungjawabku.” (Tafsir Al Muyassar, 4/155)
Kembali kepada masalah kampanye. Apabila Orang Islam boleh mencalonkan diri, dan memenuhi syarat-syaratnya tersebut. Tidak bisa tidak harus mengikuti sistem dalam negara kita yaitu Kampanye. Mengingattidakadaperaturanbakutentangkampanyedalam Islam, sementaradalam kampanye biasanya penuh dengan kebohongan publik dan hal-hal lain yang melanggar syariat.
Dengan demikiancalonbarangkalidibolehkanberkampanyeasalkanharusmenggunakanrambu-rambu agama Islam baik yang berkenaandengan ‘aqidah, maupunakhlaq. Tidak boleh menghalalkan segala cara.
Kampanye adalah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapat dukungan sebanyak-banyaknya. Jika orang Islam yang mencalonkan diri sebagai pemimpin, bolehkah berkampanye untuk mencari dukungan?
Kampanye bisa dibagi menjadi dua, yaitu kampanye secara umum, yang melibatkan banyak orang. Dan kampanye secara pribadi antar personal atau lingkup yang lebih kecil.
Jika kampanye secara umum tersebut memang menjadi bagian sistem untuk memperoleh jabatan, dengan syarat-syarat yang disahkan oleh penyelenggara atau Pemerintah (dalam hal ini KPU). Maka dapat dimaklumi, kampanye semacam ini boleh hukumnya, karena sesuai aturan bersama yang disepakati dan sah menurut Negara.

Hukum melanggar peraturan Pemerintah. Sebenranya mudah disimpulkan sebagai berikut :
Hukum Pemerintah itu wajib ditaati dan berdosa jika dilanggar, apabila hukum tersebut :
1.      Tidak bertentangan  dengan Syariat Islam.
2.      Untuk menghindari Madharat dan mengandung maslahah.
Sebaliknya,apabila hukum itu bertentangan degan syariat dan bahkan mengandung madharat, maka tidak mengapa melanggar hukum Pemerintah tersebut.
Dengan demikian, Kampanye secara umum yang sah sesuai aturan Pemerintah, maka dibolehkan. Sebaliknya, Kampanya secara umum yang melibatkan orang banyak, tetapi melanggar aturan yang ditetapkan KPU maka jelas dilarang. Haram hukumnya, karena mengandung banyak madharat.
Kampanye umum yang melanggar aturan KPU diantaranya :
1.   mengganggukeamanan, ketenteraman, dan ketertibanumum;
2. . mengancam dan menghina orang lain.
3.   menyebarkan berita bohong atau menfitnah.
4. merusak dan/ataumenghilangkanalatperagaKampanye;
5.   menggunakanfasilitas dan anggaranPemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. menggunakantempatibadah dan tempatpendidikan;
Dan lain-lain.

Kampanye pribadi. Dapat dibagi dua macam :
1.      Di lingkungan keluarga yang dia sebagai Kepala Rumah tangga.
2.      Di lingkungan di luar keluarga.

Pertama, Kampanye pribadi di lingkungan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya jelas dibolehkan, karena tidak mengandung madharat sama sekali.
Kedua, kampanye pribadi di lingkungan di luar keluarga, artinya kepada para tetangga, teman atau lingkungan tempat kerja dan lain-lain. Hal ini jika dilakukan kemungkinan besar banyak mengadung madharat. Jika teman, tentangga atau orang lain yang kita ajak itu ternyata memliki pilhan sendiri, tentu akan tersinggung dan sakit hati, saat kita memuji-muji ‘jago’ kita. Karena menyakiti hati sesama muslim adalah haram, maka kampanye semacam ini menjadi haram.
Boleh saja orang yang berkampanye dengan alasan Hisbah (amar ma’ruf nahi mungkar) karena ‘jago’nya adalah orang Islam yang dianggapnya dapat membawa amanah. Tetapi efek kampanye tersebut jika menyakiti hati orang lain, inilah yang dilarang.
Karena salah satu syarat Hisbah, menurut Imam Gahzali di dalam Ihya ‘ Ulumuddin adalah Qodiron atau berkemampuan untuk itu. Dalam arti jika tidak mengandung madharat dan berfaedah atau ada gunanya ucapannya itu, maka wajib hsibah. Sebaliknya jika mengandung Madharat dan tidak jelas faedahnya, maka menjadi haram melakukan hisbah.

أحدهما أن يجتمع المعنيان بأن يعلم أنه لا ينفع كلامه ويضرب إن تكلم فلا تجب عليه الحسبة
 الثانية أن ينتفي المعنيان جميعا بأن يعلم أن المنكر يزول بقوله وفعله ولا يقدر له على مكروه فيجب عليه الإنكار وهذه هي القدرة المطلقة الحالة (فيجب الحسبة)
Keadaan pertama, berkumpulnya dua pengertian (tidak berfaedah dan mengandung madharat) dengan tahu bahwa ucapannya itu tidak berfaedah dan dapat dipukul jika berbicara, maka tidak wajib hisbah.
Keadaan kedua, bahwa kedua pengertian itu tidak ada semuanya (berfaedah dan tidak mengandung madharat), ia tahu bahwa perbuatan munkar dapat hilang dengan ucapan dan perbuatannya dan tidak diduga akan terjadi yang tidak baik, maka wajib baginya ingkar (hisbah), inilah kemampuan yang mutlak (untuk melakukan hisbah). (Ihya ‘ Ulumuddin , Juz 2 hal 315).

Maka dengan demikian, jika kampanye itu bersifat umum maupun pribadi, jika tidak berfaedah dan mengandung madharat, maka tidak layak dilakukan seorang muslim yang baik.

Atau dapat dirujuk berdasar qaidah ushul fiqih :
“ Daf’ul mafasid muqaddamun ala jalbil masholih”
دفع المفاسد مقدّم على جلب المصالح
Mencegah terjadinya kerusakan itu lebih diutamakan daripada menganjurkan kebaikan.
WAllahu a’alam.




Abyan Gantaran
(Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih